Pesimis ? Kalangan Swasta Sikapi Kinerja Pansus

Berdiri megah, Kantor Bupati Agam di Lubuk Basung.

Agam – Sumbar | Salah satu agenda pembahasan dalam Rapat kerja Bamus DPRD Kabupaten Agam di akhir November lalu, yaitu membahas usulan perpanjangan masa kerja Pansus Pembahasan Pembangunan DPRD Kabupaten Agam tahun 2022.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari Ketua Pansus, Zulhefi, S.I.Kom, M.I.Kom, forum DPRD otomatis menyetujui dilaksanakan perpanjangan masa kerja Pansus Pembahasan Pembangunan DPRD Kabupaten Agam, bahkan hingga 6 bulan kedepan.

Akibat banyaknya temuan dan indikasi pelanggaran pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Agam yang dibiayai dengan APBD tahun 2022, menjadi alasan kongkrit perpanjangan masa kerja Pansus, otomatis disepakati oleh forum DPRD Agam.

Menyikapi perpanjangan masa kerja Pansus ini, awak media mencoba menjaring pendapat dari beberapa pihak dan sumber yang berkompeten.

Ketua Kadin Kabupaten Agam, Erick berpendapat, “Jika memungkinkan, sesuai dengan temuan dan kajian Pansus, perlu dicari jalan tengahnya, semacam opsi yang lebih mengedepankan semangat kebersamaan”

“Berhubung waktu terus berjalan menjelang tutup tahun 2022, kalau bisa, rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus, tidak melampaui tahun anggaran 2022 ini”, pungkas Erick saat diwawancara media melalui sambungan telpon. Kamis (15/12).

Perpanjangan masa kerja pansus hingga 6 bulan kedepan, menuai beragam pendapat. Pasalnya, durasi waktu perpanjangan 6 bulan tersebut, tentunya sudah melampaui tahun anggaran/APBD Kabupaten Agam tahun 2022.

Ketua Gapensi Agam, Delfa Okta, saat dimintai pendapat mengatakan, “Jika rekomendasi Pansus dihubungkan dengan LPJ Bupati, yang diperdiksi akan disampaikan di bulan Januari tahun 2023 mendatang, tentu rekomendasi hasil kerja Pansus, harus segera dikeluarkan”

“Tapi jika pansus ingin lebih mendalami segala aspek terkait dengan temuan dan  dan tidak dihubungkan dengan LPJ Bupati, kita tunggu saja, kami juga belum memahami seperti apa tekhnis pekerjaan yang dilakukan oleh Pansus”, tukuk Delfa.

Pengurus Gapensi Kabupaten Agam. Kanan ~ Delfa Okta, Budi Anda dan Johardi An (foto, Johardi An).

Lanjut Delfa, “Merujuk pada kepentingan Agam yang lebih maju, sesuai visi-misi Bupati Agam, kita berharap segala aspek terkait tatakelola pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yg berlaku”, tutup Delfa Okta, yang dipercaya memegang jabatan Ketua Gapensi Agam selama 2 periode ini.

Pelaku usaha jasa konstruksi yang sudah belasan tahun menjadi rekanan pemerintah dan non pemerintah, H. Johardi An, ketika diwawancara media, menyampaikan, “Sebaiknya Pansus segera mengeluarkan rekomendasi kerjanya di tahun 2022 ini, dengan tujuan agar rumor tentang sengkarut pembangunan Agam tahun 2022 ini, bisa jelas ujung-pangkalnya masalahnya”

“Jika rekomendasi Pansus dikeluarkan segera, tentunya paripurna LPJ Bupati nanti, akan menanggung konsekwensi, ditolak atau diterima dengan catatan, semua terserah Pansus, Saya tidak ingin mengomentari terlalu jauh” pungkas H. Johardi An, Direktur CV. Firasat Karya.

Diketahui sebelumnya, melalui pernyataan Ketua Pansus Pembahasan Pembangunan Kabupaten Agam, Zulhefi,  S.I.Kom, M.I.Kom, bahwa Pansus sudah otomatis diperpanjang masa kerjanya, karena banyak sekali temuan terkait tatakelola, administrasi dan tekhnis pelaksanaan, yang membutuhkan durasi waktu kerja Pansus memakan waktu yang relatif panjang.

Rekomendasi pansus akan menitik beratkan pada perbaikan di internal Pemkab Agam, namun tidak menutup kemungkinan, jika ada temuan dan indikasi pelanggaran yang tidak mungkin ditolerir, rekomendasi Pansus akan mengarah pada ranah eksternal, yang melibatkan pihak penegakan hukum. (*)