KOMPAK Taput Hadiri RDP DPRD Dengan Dinas PMD Terkait Rekrutmen Perangkat Desa

KOMPAK Taput Hadiri RDP DPRD Dengan Dinas PMD Terkait Rekrutmen Perangkat Desa

 

Tapanuli Utara persatuanpewartaindonesia

 

Pada Selasa (30/08/2022), DPRD Tapanuli Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) Taput diundang dan ikut hadir dalam RDP tersebut.

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) merupakan salah satu fungsi pengawasan DPR untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang terjadi. Biasanya, RDP dilakukan DPR dengan instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi, RDP juga dilakukan untuk mendengarkan aspirasi atau pendapat dari masyarakat.

 

Sebelumnya KOMPAK (Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan) Taput mendatangi DPRD Tapanuli Utara, Kamis (4/8/2022), untuk menyampaikan aspirasi terkait rekruitmen perangkat desa yang katanya, mengabaikan rencana perekrutan tahun 2020. KOMPAK Taput menyebut, aspirasi itu tertuang dalam Surat Nomor 01/Kompak/VII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022.

 

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Taput, Sekwan DPRD Taput Irwan Hutabarat, Kadis PMD Taput Donny Simamora beserta jajarannya, Kabag Hukum Setdakab Taput Welly Simajuntak dan dari KOMPAK Taput Rijon Manalu, SPd.K (Koordinator), Aleng Simajuntak, SH (Team Penasehat Hukum) dan J.F.W. Sesanto Manalu, S.Kom (Team Media dan Publikasi).

 

Dalam RDP tersebut, DPRD Taput memberikan kesempatan kepada KOMPAK Taput untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kemudian DPRD melanjutkan dan meminta Dinas PMD Taput untuk menjawab dan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan dan pendapat dari KOMPAK Taput terkait kejanggalan yang diduga terjadi dalam proses rekrutmen Perangkat Desa di Tapanuli Utara.

 

Rijon Manalu, SPd.K (Koordinator KOMPAK) mengatakan pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Tahapan Seleksi Perangkat Desa dengan Posisi :

1. Sekdes *

2. Kaur *

3. Kasi *

4. Kadus (3 orang per Desa)

* (tergantung kebutuhan di desa masing masing).

 

Tahapan sudah dimulai sampai pada tahapan pemberkasan bahkan sebagian sudah mengikuti seleksi dikantor camat.

 

“Masyarakat yang ikut seleksi pun telah melengkapi berkas dan tentu mereka mengeluarkan biaya untuk itu, khususnya dalam mengurus surat bebas Narkoba, SKCK, dan berkas lainnya, dengan perhitungan kami rata rata 1 orang peserta mengeluarkan dana mininal Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) dikali jumlah peserta yang diperkirakan sebanyak 2.410 orang, termasuk ongkos dan operasional, dan jika diakumulasikan biaya tersebut diduga mencapai 2,4 Miliar terbuang sia-sia,” Ujar Rijon dalam RDP tersebut.

 

Lalu pada bulan Juni 2022 Pemkab kembali membuka rekrutmen perangkat desa dengan formasi Kaur 1 orang, Kasi 1 orang, ( kadus ditiadakan.

 

Adapun hal yang dipertanyakan KOMPAK Taput dalam RDP tersebut adalah :

1. Bagaimana Nasib peserta calon perangkat desa yang pertama?

2. Apakah rekrutmen perangkat desa yang sedang berlangsung sekarang merupakan lanjutan tahapan yang di mulai tahun 2019 atau di mulai dari awal?

 

Kadis PMD Donny Simamora mengatakan bahwa perekrutan Perangkat Desa pada tahun 2019 ditunda karena adanya Bencana Covid-19 dan menyebabkan recofusing dana, sehingga mengingat dana yang ada perekrutan Perangkat Desa tidak layak lagi dilanjutkan. Perekrutan Perangkat Desa tahun 2022 ini merupakan lanjutan tahapan yang dimulai akhir tahun 2019.

 

Lalu KOMPAK mempertanyakan jika perekrutan Perangkat Desa tahun 2022 merupakan lanjutan yang tertunda tahun 2019 mengapa di tengah tahapan sedang berlangsung terjadi penghapusan formasi setelah pendaftar memasukkan lamarannya termasuk dengan formasi yang ditiadakan pada tahapan lanjutan.Darimana dasar hukum proses rekrutmen perangkat desa formasi dihapus ditengah tahapan sedang berlangsung?

 

Dan jika melanjutkan tahapan, mengapa dibuka pendaftar baru, karena hal ini tentu melanggar hukum dan mencerminkan ketidakadilan bagi pelamar.

 

Anggota DPRD Taput dari Partai Hanura Tota Situmeang mengatakan ada yang merasa janggal dalam rekrutmen Perangkat Desa tahun 2022.

 

“Bagaimana mungkin Calon Perangkat Desa diluluskan sebelum memenuhi semua persyaratan yang dibuat Panitia,” ujar Tota Situmeang.

 

Menjawab pertanyaan Tota Situmeang, Kadis PMD Donny Simamora mengatakan bahwa dalam proses rekrutmen Perangkat Desa ini, seperti dalam pelamaran ASN yang sekarang, lulus dulu baru dilengkapi berkas seperti SKCK, dan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Narkoba.

 

Donny Simamora juga mengatakan proses rekrutmen Perangkat Desa tahun 2022 ini harus menelan pil pahit, pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Tapanuli Utara sedang berlangsung dan sedang dalam tahap penetapan sehingga tidak memungkinkan untuk ditunda, dan pelaksanaan harus tetap berjalan jikalaupun harus berurusan dengan hukum Donny Simamora mengatakan siap mempertanggungjawabkannya.

 

Mendengar ucapan Kadis PMD Donny Simamora tersebut, Anggota DPRD Taput dari Partai Demokrat Dapot Hutabarat mengatakan bahwa jawaban dari Kadis PMD terkesan bertele-tele dan tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan KOMPAK Taput.

 

“Bapak terlalu arogan, mengatakan siap berurusan dengan hukum, saya bisa ikut menggugat Bapak dalam hal ini” Ujar Dapot Hutabarat kepada Kadis PMD.

 

Adapun rekomendasi DPRD Taput dalam RDP tersebut adalah :

 

1. Sesuai undang-udang tentang desa bahwa struktur pemerintahan desa formasi keluaran untuk tidak di langgar

2. Untuk tidak menimbulkan polemik dalam kedudukan calon perangkat desa agar pihak pemerintah benar-benar selektif

3. Kita jadikan rekrutmen perangkat desa haruslah terbuka dan terang untuk menghasilkan perangkat desa yang berkualitas dan kompeten

4. Melalui Perda, DPRD berpesan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara agar mengkaji ” Perda yang menjadi acuan Perbup tentang seleksi perangkat desa yang sesui dengan pp 43 tahun 2014.

 

Rijon Manalu, SPd.K (Koordinator KOMPAK) mengatakan bahwa penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Taput masih sangat normatif dan kurang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh KOMPAK Taput, dan akan membuat aksi dan menggugat proses rekrutmen ini sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

J.Tambunan SH