Dugaan Kasus Dialami Ibu Siti terjadi keganjilan kini Menjadi Tersangka Di Polsek Rappocini Penuh Dengan Skenario.

Dugaan Kasus Dialami Ibu Siti terjadi keganjilan kini Menjadi Tersangka Di Polsek Rappocini Penuh Dengan Skenario.

Makassar — Persatuan Pawarta Indonesia.com,ibu Siti korban dari fitnahan Oknum Mafia Tanah.

diduga terjadi adanya  Skenario atas kejadian yang menimpa ibu Sitti sebagai korban dari sistem hukum yang ada, informasi resmi di terima media ini, Senin (19/12/22)

Sudah di tempuhnya Upaya Restorative Justice ( RJ ) bahkan PH dan pihak keluarga ibu Siti telah menjalankan tugasnya dengan menyurati pihak kepolisian setempat dan melakukan komunikasi atau bernegosiasi awal dengan PH si pelapor.

Namun hal pelaksanaan di Amin kan Penyidik pun mempersilahkan menempuh jalur hukum Restorative justice (RJ) itu dengan memberikan peluang si terlapor maupun si pelapor untuk melakukan upaya RJ tersebut.

diDuga tanpa di sadari terlapor Terjadi keganjilan,Cuma terlihat pelapor ini memaksakan di luar pada Fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan,Karena transaksi itu tidak satu rumah tapi dua rumah dan sudah di kosongkan oleh pihak terlapor kala itu — Red.

Kenyataan itu, bahwa Pelapor dugaan nya telah terJadi fakta berbanding terbalik sebenarnya lawan ini dengan Menggunakan hukum sebagai instrumen atau alat untuk melakukan penekanan oleh orang lain(terlapor)sehingga hak hukum orang lain itu(Ibu Siti) teraniaya di situ, Akibat tak faham Hukum.

Sehingga terlapor (Ibu Siti) ia di tahan karena sebenarnya ia memenuhi syarat apa yang ia sepakati awalnya terkait Jual beli yang terjadi di tahun 2020 lalu.

Keterangan sebelumnya antara keduanya Pelapor (Rukman)dan terlapor (Ibu Siti)ini masih di persoalkan berlarut larut padahal sudah diselesaikan kemarin waktu tahun 2020, kesepakatan bersama di anggap telah ditetapkan (Clear) selesai.

Lalu Di manfaatkan oleh oknum dan pelapor(Rukman) itu yang tadi mengedentifikasi jaringan mafia tanah takut terbongkar karena si pelapor ini tidak bekerja secara sendiri, alhasil dia yang terlapor (Ibu Siti) diduga sebagai korban yang tak faham Hukum sungguh Miris di jebloskan ke Penjara oleh pelapor itu.

PH dari ibu Siti menilai hukum wajib di tegakkan,maka dari itu,PH menyampaikan kita bangun sisi kemanusiaannya dulu baru kita tempuh langkah berlanjut, Bagaimana ibu Sitti memiliki hak terhadap tanah itu kemudian teraniaya secara hukum dengan adanya berkas-berkas yang sebenarnya memungkinkan bahwa dia memang sudah memenuhi Syarat berdasarkan perjanjian kemarin  dengan nilai uang berkisar Rp 65 juta, entah 65 atau 45 juta itu.

Bahkan penulis Relies keterangan Muh.Arifin Rahim menduga pihak kepolisian kong kalikong, terlihat seakan-akan ada keberpihakan terhadap si pelapor dan menganggap si terlapor sudah orang yang salah. Tapi tidak menggali secara dalam betul kah salahnya disitu.”

Lanjut rahim,Berarti kinerja pihak penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan kehati-hatian, terang Arifin Rahim,hari senin ini kita konfirmasi ke pihak penyidik terkait fakta hukumnya itu sendiri, jelas nya.

Nasibnya ibu Siti terlihat Perspektif perempuan yang telah ditetapkan ternyata menjadi korban pelapor yang seharusnya sebagai pelaku, dimana keterangan awal dari ibu Sitti terkonfirmasi orang teraniaya karena harus terusir dari tanahnya sendiri akibat ulahnya pelapor.

diduga di rampok oleh orang orang yang tak bertanggung jawab,Inilah modelnya para oknum mafia tanah di wilayah Makassar kata, Muh.Arifin.

Arifin menyampaikan Keterangan yang lain,Kuatnya dugaan adanya oknum mafia tanah ini bisa dikatakan yang melapor juga ini sebagian dari para kinerja dugaan jelas oknum mafia tanah yang sebenarnya.ungkap PH Ibu Siti.

Karena diketahui  mulai dokumen kependudukan, data KTP dari identitas di dalam namanya seperti Serawati, surat keterangan ahli waris, akte jual beli (AJB) yang di bikin camat sampai BPN penerbitan sertifikat itu semua bermasalah.”Tambahnya.

Dan itu bisa dilakukan oleh para pekerja mafia tanah yang diduga melibatkan struktur negara dimulai dari RT,RW, Lurah, Camat sampai dengan tingkat kantor BPN.

Bagi Struktur negara, Penilaian Muh. Arifin Rahim Dari sisi kemanusiaan sebagai seorang ibu Sitti yang tidak bisa melakukan perlawanan terhadap para mafia tanah itu dikarenakan ibu siti orang yang tidak mampu “tak faham Hukum juga segampang itu di bodohi,ucap, Muh.Arifin Rahim

Nah sekarang sipelapor dalam hal ini Rukman menggunakan Hukum negara untuk laporan nya dengan menjerat dan menangkap Terlapor, kini nasib nya Siti Tertangkap lah dia  di karena hukum tak berpihak kepada nya .

Yang bisa dilakukan, dia hanya berupaya mencari keadilan dengan merangkul teman-teman yang bisa diajak untuk membantu dirinya (dia). Karena dia juga mengaku bahwa dia buta hukum.

Oleh sebab itu,Inilah sisi kemanusiaan yang bisa di gali bahwa ternyata disini kegagalan negara. Setiap saat mengesahkan undang-undang baru, tapi tidak pernah melakukan pendidikan hukum kewarganegaraannya.

Ketika warga negara kena hukum, warga negara tidak punya kemampuan alat untuk membelah diri sendirinya.mengapa dikatakan demikian karena tidak diberikan hukum oleh negara,

Ada termaktub di pasal 28 Undang-undang Dasar mengenai hak kecakapan hukum bagi setiap warga negara. Jadi tidak hanya dianggap bahwa setiap undang-undang yang berlaku warga negara dia anggap harus tau dan harus taat. Tapi harus juga ada kewajiban,Negara juga harus mendidik warga negaranya paham hukum.

Kalau ada warga negara tidak paham hukum? seharusnya negara melindungi warga negaranya dalam hal ini pemerintah Jokowi. Kalau ada warga negara teraniaya karena hukum dijadikan sebagai alat untuk menganiaya, maka disitulah Jokowi yang tidak ada andilnya sebagai pemerintah dalam hal melindungi warga negaranya.

Kedudukan ibu Sitti korban dari sistem hukum yang ada. Jadi hukum ada di Indonesia selain di gembor-gemborkan sebagai bendera untuk keadilan bagi setiap warga negara, ternyata hukum juga ini dimanfaatkan sebagai kaki tangan bagi penguasa atau punya uang sebagai alat untuk menindas bagi setiap orang warga negara dalam hal ini perempuan juga yang tidak paham hukum, tidak punya akses keadilan tertindas disitu.

PH menilai bahwa dijadikannya ibu Sitti sebagai tersangka dalam pelaporan pak Rukman tentang pasal 378 dan 372 Patut diduga ada keganjalan terhadap kliennya.

Selaku PH, saat ini ia mendampingi ibu Siti untuk melakukan upaya-upaya aspek kemanusiaan belum sampai aspek hukum.

Kita upayakan ada jalur restorative Justice atau penyelesaian di luar pengadilan dengan cara mendamaikan pelapor dan terlapor dalam hal ini ibu Sitti dan Rukman.

Dalam konteks ini, bahwa waktu terjadi peristiwa itu kan di awali pelapor berkenan dengan penipuan dan penggelapan karena pelapor merasa dia sudah membayar sebanyak 65 juta, tapi terlapor tidak menjalankan kesepakatan itu.

Tapi berdasarkan berkas administrasi yang ada, ibu Sitti (terlapor) sudah menjalankan itu dan meninggalkan lokasi.

Cuma pihak pelapor ini yang selalu merubah-rubah, bahkan ketika ditanya kesepakatan dan itu sebenarnya bagaimana waktu di awal (pelapor) nah itulah yang tidak bisa dia ungkapkan berdasarkan fakta tertulis atas dasar apa transaksi awal itu dilakukan padahal ada bukti-bukti itu.

 

Melihat kejadian ini Negara harus lebih sensitif terhadap warga negaranya yang berhadapan dengan hukum. Jangan ketika warga negara ketemu warga negara bermasalah seperti ini negara seakan-akan tidak hadir.

Kuat Dugaan Kasus Yang Dialami Ibu Siti Menjadi Tersangka Di Polsek Rappocini Penuh Dengan Skenario.

Melihat kejadian ini Negara harus lebih sensitif terhadap warga negaranya yang berhadapan dengan hukum. Jangan ketika warga negara ketemu warga negara bermasalah seperti ini negara seakan-akan tidak hadir.

Jurnalis:*Endycastello/Team-Media*.